Mendesak Pemerintah Provinsi Memprioritaskan Infrastruktur Dasar yang Terbengkalai
Aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan drainase masih menjadi keluhan utama. Banyak proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan tetapi mangkrak bertahun-tahun. DPRD Jabar merespon dengan membentuk tim pengawas khusus yang terdiri dari anggota komisi IV dan V untuk mendata seluruh proyek infrastruktur yang terbengkalai. Dewan kemudian mendesak pemerintah provinsi untuk mencabut status proyek yang tidak kunjung selesai dan mengganti kontraktornya. Percepatan aspirasidprdjabar  infrastruktur berarti menyelesaikan proyek yang tertunda terlebih dahulu sebelum memulai proyek baru.

Mendorong Pembangunan Jalan Alternatif untuk Mengurai Kemacetan
Kemacetan parah di kawasan Bandung Raya, Cirebon, dan Bekasi menjadi aspirasi paling dominan dari masyarakat perkotaan. DPRD Jabar merespon dengan mendorong eksekutif untuk segera merealisasikan pembangunan jalan lingkar timur dan barat yang sudah lama direncanakan tetapi tidak kunjung terealisasi. Selain itu, dewan mengusulkan studi kelayakan pembangunan trem dan bus rapid transit (BRT) koridor baru yang terintegrasi dengan stasiun kereta api. Percepatan infrastruktur transportasi ini tidak hanya mengatasi kemacetan tetapi juga mengurangi polusi udara yang sudah membahayakan kesehatan warga.

Mempercepat Elektrifikasi Desa-Desa Terpencil di Selatan Jabar
Di wilayah selatan Jawa Barat seperti Cianjur selatan, Garut selatan, dan Tasikmalaya selatan, masih banyak desa yang belum menikmati listrik 24 jam. Aspirasi warga di daerah ini sangat kuat untuk mempercepat program elektrifikasi desa. DPRD Jabar kemudian menggunakan hak interpelasi untuk memanggil direktur utama PLN dan dinas ESDM provinsi. Hasilnya, DPRD mendesak adanya target percepatan elektrifikasi dengan tenggat waktu dua tahun. Anggota dewan dari dapil tersebut juga terus mengawal secara langsung proses pemasangan jaringan listrik hingga ke dusun-dusun paling terpencil.

Membangun Sistem Irigasi Modern untuk Ketahanan Pangan
Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Barat memiliki ribuan hektar sawah yang sangat tergantung pada irigasi. Namun, banyak saluran irigasi tradisional yang rusak atau pendangkalan. Aspirasi dari petani di Karawang, Subang, dan Indramayu mendorong DPRD Jabar untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi normalisasi sungai dan pembangunan irigasi teknis. Dewan juga mendorong penggunaan teknologi irigasi tetes di daerah yang rawan kekeringan seperti Kuningan dan Ciamis. Percepatan infrastruktur irigasi ini sangat krusial untuk meningkatkan produksi padi dua kali lipat dan mencegah gagal panen akibat kekeringan.

Pengawasan Proyek Infrastruktur Berbasis Partisipasi Publik
Agar percepatan infrastruktur tidak diiringi dengan penurunan kualitas, DPRD Jabar membangun mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik. Masyarakat di sekitar proyek dilatih untuk melaporkan indikasi penggunaan material murah, pekerjaan asal-asalan, atau keterlambatan proyek. Setiap laporan diverifikasi oleh tim dari komisi terkait dan jika terbukti, DPRD akan merekomendasikan sanksi tegas kepada kontraktor hingga pemutusan kontrak. Dengan pengawasan yang ketat, infrastruktur yang dibangun tidak hanya cepat tetapi juga berkualitas dan tahan lama. Masyarakat pun merasa memiliki karena mereka dilibatkan langsung dalam proses pengawasannya.